Aceh

Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Beribukota di Banda Aceh, yang sebelumnya disebut Kutaradja. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar (India) terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Status Aceh beberapa kali mengalami perubahan dalam administrasi pemerintahan di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Aceh merupakan salah satu karesidenan dari Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1/X tanggal 3 Oktober 1945 Teuku Nyak Arief diangkat sebagai Residen.

Ketika terjadi agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera, pada  21 Juli 1947 s.d 5 Agustus 1947, Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah Militer yang berkedudukan di Kutaradja dengan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh. Meski di Aceh ada Gubernur Militer, namun secara administratif masih berstatus karesidenan.

Selanjutnya pada 5 April 1948 ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 Propinsi Otonom, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S.M. Amin.

Setelah Belanda melakukan agresi militer kedua, 19 Desember 1948, Pemerintah memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDRI tanggal 16 Mei 1949 yang memusatkan kekuatan Sipil dan Militer kepada Gubernur Militer. Selanjutnya pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Propinsi Aceh.

Sekalipun demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 Propinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah sehingga dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kembali Propinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Aceh.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, status Propinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I dan pada tanggal 27 Januari 1957 A. Hasjmy dilantik sebagai Gubernur Propinsi Aceh. Namun gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI HARDI tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindak lanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Maka sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Propinsi Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Perubahan masih terus terjadi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terakhir ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjadikan sebutannya kembali menjadi Provinsi Aceh.

Kabupaten dan Kota yang berada di lingkungan Provinsi Aceh juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada awal pembentukan Provinsi Aceh melalui Undang-undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Provinsi Aceh terdiri dari Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie dan Kota Banda Aceh. Selanjutnya dibentuk Kota Sabang dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965.

Pada tahun 1974 dibentuk Kabupaten Aceh Tenggara dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974. Sebelumnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tahun 1999 jumlah kabupaten di Aceh bertambah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue (semula Kabupaten Administratif) dan Kabupaten Bireuen (pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara).

Pada tahun 2001 terjadi lagi pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 Kota Lhokseumawe dimekarkan dari Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan Kota Langsa dimekarkan dari Kabupaten Aceh Timur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001.

Pada tahun 2002 jumlah kabupaten di Aceh bertambah lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten-kabupaten baru tersebut adalah: Aceh Barat Daya (dimekarkan dari Aceh Selatan), Aceh Jaya dan Nagan Raya (hasil pemekaran Aceh Barat), Aceh Tamiang (pemekaran dari Aceh Timur), Gayo Lues (dimekarkan dari Aceh Tenggara). Selanjutnya Kabupaten Bener Meriah dimekarkan dari Aceh Tengah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003. Terakhir di tahun 2007 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 Kabupaten Pidie Jaya dimekarkan dari Kabupaten Pidie dan Kota Subulussalam dimekarkan dari Kabupaten Aceh Singkil dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007.

Sampai tahun 2016, Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota, 289 kecamatan dan 6.513 desa. Jumlah kabupaten ada 18, meliputi: Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya dan Simeulue, serta 5 kota, yaitu: Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam.

Lambang Aceh

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial