Badan Penghubung

Badan Penghubung Pemerintah Aceh

 

Sesuai dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, salah satu Perangkat Aceh untuk Penunjang Urusan Pemerintahan adalah Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang dipimpin seorang Kepala Badan dengan jabatan sebagai Administrator. Sehingga terhitung sejak ditetapkannya Qanun No 13 Tahun 2016 tersebut, yakni 22 Desember 2016 M bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1438 H, maka institusi yang semula bernama Kantor Penghubung Pemerintah Aceh berubah menjadi Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Sebagai tindak lanjut Qanun Nomor 13 Tahun 2016 maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Tugas

Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintah Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa. (Pasal 5 Pergub Nomor 105 Tahun 2016).

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, maka menurut Pasal 6 Pergub Nomor 105 Tahun 2016, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja Pemerintah Aceh dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lain;
  2. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan Perwakilan Negara Asing di Jakarta;
  3. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan instansi/lembaga swasta nasional dan lembaga internasional yang memiliki perwakilan di Jakarta;
  4. Pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja Gubernur dan/atau Pejabat Aceh yang sedang bertugas di Jakarta dan sekitarnya;
  5. Pelaksanaan fasilitasi promosi potensi, sumber daya alam dan seni budaya; dan
  6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:

Kepala Badan
Merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a (Pasal 25).
Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang meliputi kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di Pulau Jawa (Pasal 7).
Menurut Pasal 8, mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
b. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
d. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
e. Pelaksanaan pembinaan masyarakat Aceh perantauan yang berada di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya;
f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi promosi potensi daerah;
g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Jakarta dan sekitarnya;
h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah;
i. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan aset Pemerintah Aceh di Pulau Jawa;
j. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan database, informasi potensi dan sumber daya daerah Pemerintah Aceh;
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perwakilan dan penghubung Pemerintah Aceh; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Kasubbag Tata Usaha
Merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a (Pasal 25). Unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan (Pasal 9).
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, kelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (Pasal 10).
Menurut Pasal 11 mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi;
d. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan aset Pemerintah Aceh di Pulau Jawa;
f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja;
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat
Merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a (Pasal 25). Unsur pembantu Kepala Badan bidang hubungan antar lembaga instansi pemerintah/swasta dan masyarakat mukim (Pasal 12).
Mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah, Pemerintah Provisi lainna, perwakilan negara asing, pihak swasta dan pembinaan masyarakat (Pasal 13).
Menurut Pasal 14 mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat;
b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga;
c. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubbid Pelayanan dan Informasi
Merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a (Pasal 25). Unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan dan informasi (Pasal 15).
Mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan database, protokoler, fasilitasi akomodasi, transportasi, konsumsi kepada unsur pimpinan, pejabat daerah dan tamu Pemerintah Aceh (Pasal 16).
Menurut Pasal 17 mempunyai fungsi:
a. Pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah;
b. Pengelolaan database potensi dan sumber daya daerah provinsi;
c. Pelayanan protokoler pada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu Pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan informasi; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubbid Promosi dan Pameran
Merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a (Pasal 25). Unsur pelaksana teknis di bidang promosi dan pameran (Pasal 18).
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, fasilitasi kegiatan promosi, pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya (Pasal 19).
Menurut Pasal 20 mempunyai fungsi:
a. Peksanaan penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang promosi dan pameran potensi Aceh;
b. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
c. Pelaksanaan pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang promosi dan pameran; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugaskedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial