Kantor Penghubung Berubah Menjadi Badan Penghubung

Seiring dengan ditetapkannya Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Aceh pada 22 Desember 2016, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh berubah nama menjadi Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Meski berganti nama menjadi badan, tidak ada perubahan eselonering pada jabatan kepala, tetap eselon III.a, karena merupakan jabatan administrator.

Menindaklanjuti Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, Plt Gubernur Aceh Soedarmo pada 29 Desember 2016, sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Dalam Pergub tersebut dilakukan perubahan dari seksi menjadi subbidang seiring berubahnya nama instansi dari kantor menjadi badan.

Secara umum terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksinya) belum ada perubahan mendasar dengan adanya pergantian nama kantor menjadi badan. Barangkali perubahan ini baru satu tahapan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap tupoksi institusi penghubung. Karena sebenarnya kalau dikaji lebih mendalam banyak tugas-tugas yang perlu dilakukan institusi penghubung yang selama ini belum seluruhnya tertangani dengan baik. Dengan berubahnya institusi menjadi badan ke depannya juga diikuti dengan ruang lingkup tugas yang lebih luas tidak seperti selama ini yang terkesan hanya didominasi tugas pelayanan terhadap pejabat-pejabat Aceh yang sedang bertugas di Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial