18 January, 2019

Tanpa terasa, perjalanan waktu telah mengantarkan hingga 13 tahun usia penandatanganan naskah kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik Aceh yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia. Naskah yang kemudian dikenal dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki itu ditandatangani 15 Agustus 2005 yang menjadi cikal bakal kehidupan baru di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindak lanjutnya antara lain berupa penetapan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, kedua tokoh yang mewakili kedua delegasi pun bertemu di Jakarta, Rabu (15/8) siang. Malik Mahmud Al Haytar yang sekarang menjadi Wali Nanggroe Aceh, pada saat perundingan berlangsung adalah utusan dari GAM. Sedangkan Hamid Awaluddin yang ketika itu merupakan Menteri Hukum dan HAM menjadi utusan Indonesia.

“Tidak terasa Pak Hamid, sudah 13 tahun MoU ditandatangani. Banyak yang sudah berubah, banyak kemajuan namun ada juga beberapa hal dari butir MoU yang masih harus diselesaikan,” ucap Malik Mahmud mengawali pertemuan tersebut.

Keduanya mengenang kembali momentum pembicaraan penting dalam perundingan tersebut. Bagaimana dulu mengawali pembicaraan pada awal perundingan, lika-liku perundingan yang penuh keseriusan namun dalam suasana kekeluargaan. Sehingga tetap fokus pada tujuan utama, penyelesaian persoalan Aceh yang bermartabat dan terhormat dalam kerangka NKRI.

Saat itu hampir sebagian perundingan akhirnya mengalami titik temu dalam diskusi kecil sambil berjalan-jalan di taman dan menyelusuri sungai di kota Vantaa, sekitar 20 km dari Helsinki.

Bertemunya kedua tokoh tersebut dalam perundingan 13 tahun lalu, tak lepas dari jasa mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dari lembaga Crisis Management Initiative (CMI) yang memediasi kedua belah pihak.

Fokus CMI adalah berkontribusi untuk proses perdamaian di tiga wilayah: Timur Tengah dan Afrika Utara, Eurasia serta Afrika Sub-Sahara. Untuk ini CMI memfasilitasi dialog, memediasi pihak-pihak yang bertikai, menyediakan pengembangan kapasitas dan dukungan mediasi di semua tahap manajemen konflik dan proses perdamaian, serta mendukung komunitas perdamaian yang lebih luas.

Hal ini yang membuat Malik Mahmud dan Hamid Awaluddin sangat mengagumi Martti Ahtisaari. Perundingan yang mereka jalani dimediasi Martti dengan cara-cara yang bijak dan terhormat. Jasa Martti melalui kontribusinya dalam penandatanganan MoU Helsinki juga diakui dunia Internasional, hal itu manjadi salah satu poin baginya untuk mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2008.

Mengakhiri pertemuan reuni kedua tokoh kunci MoU Helsinki, Malik Mahmud dan Hamid Awaluddin sepakat untuk menindaklanjuti dan menuntaskan butir-butir MoU Helsinki yang masih harus diselesaikan.

“Kita berharap Allah SWT memberikan kesehatan, sampai terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh dan bangsa Indonesia pada umumnya,” ucap Malik Mahmud mengakhiri pertemuan tersebut.

Tiga belas tahun momentum bersejarah itu telah dilewati. Selain membawa perubahan bagi kedamaian Aceh, juga telah mengantarkan Malik Mahmud pada posisi yang kini diembannya sebagai Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar. Sebuah penghormatan atas perjuangan dan diplomasinya dalam mewujudkan perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki.

Tags: , , , , ,

Related Article

No Related Article

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial