• Pemerintah Aceh Lakukan Pertemuan Tindak Lanjut dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI
  • Wakil Gubernur Aceh Fadlullah Dengarkan Langsung Keluh Kesah Mahasiswa Aceh di Malang
  • Wakil Gubernur Aceh Fadlullah Dengarkan Langsung Keluh Kesah Mahasiswa Aceh di Malang
  • Aceh Raih Gold Award UB Halalmetric 2025, Komitmen Memperkuat Ekosistem Halal dan Wisata Syariah
  • Wakil Gubernur Fadhlullah Pastikan Asrama Mahasiswa di Malang Segera Direnovasi

Bertemu Fraksi Gerindra DPR RI, Gubernur Aceh Mohon Dukungan Revisi UU Pemerintah Aceh Hingga Pengelolaan Blang Padang 

Gubernur Aceh Muzakir Manaf didampingi Plt Sekda Aceh, M. Nasir, dan Ketua DPR Aceh Zulfadli, melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, serta anggota DPR RI asal Aceh Fraksi Gerindra TA Khalid, di Fraksi Partai Gerindra, DPR RI, Jakarta, 4 Juli 2025.

JAKARTA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem melakukan pertemuan dengan Fraksi Fraksi Partai Gerindra DPR RI, guna memperkuat komunikasi pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong berbagai agenda strategis Aceh ke tingkat nasional.

Pertemuan yang dilakukan di Fraksi Partai Gerindra, Lantai 17, Gedung Nusantara 1, DPR RI, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025 itu, Mualem yang didampingi Plt Sekda Aceh, M. Nasir, dan Ketua DPR Aceh Zulfadli, disambut Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, serta anggota DPR RI asal Aceh Fraksi Gerindra TA Khalid.

Muzakir Manaf menyampaikan berapa hal yang menjadi aspirasi Pemerintah Aceh saat ini, diantaranya memohon dukungan dari Fraksi Gerindra terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Kedua, terkait Dana Otonomi Khusus, kami mengharapkan dukungan agar pemberian dana ini ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari DAU Nasional dan tidak dibatasi waktu. Dana Otsus adalah instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Aceh pasca-konflik," kata Mualem.

Kemudian tambah Gubernur, menyangkut pengelolaan Lapangan Blang Padang di Banda Aceh. Ia meminta dukungan agar status pengelolaannya dapat dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman. 

"Ini bukan hanya soal aset, tetapi juga soal sejarah dan penghormatan terhadap wakaf Sultan Aceh kepada rakyatnya," sebutnya.

Terakhir terkait dengan komitmen Pemerintah Aceh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan agar Barang Milik Negara (BMN) di kawasan KEK Arun Lhokseumawe yang saat ini dikelola oleh LMAN dapat dihibahkan kepada Pemerintah Aceh.

"Aset ini insya Allah akan kami optimalkan untuk peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan. Kami yakin, Fraksi Gerindra yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, akan menjadi mitra penting dalam menyuarakan aspirasi ini di Senayan," ujarnya.