JAKARTA - Paduka Yang Mulia (PMY) Wali Nanggroe (WN) Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, bertemu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Heru Winarko, di Kantor BNN RI Jl. MT. Haryono, Senin 26 Agustus 2019.
Pertemuan tersebut membicarakan kerja sama terkait program BNN yang tidak saja meliputi pencegahan narkotika, namun juga mendukung bidang pemberdayaan masyarakat dalam program Alternative Development yang dimiliki BNN.
"Pengetahuan dan informasi bahayanya narkoba sudah harus disosialisasikan sejak dini kepada seluruh anak didik mulai tingkat sekolah TK, SD, SMP dan SMA. Dan ini sangat penting untuk menjaga kualitas generasi muda dalam membangun dan menjaga negara sehingga bangsa ini kuat," jelas Wali Nanggroe (WN) didampingi Ketua DPRA Tgk. Muhammad Sulaiman dan Staf khusus WN, M. Raviq, Selasa, 27 Agustus 2019.
WN menyampaikan, selain pencegahan narkoba, pihaknya juga mendukung Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Alternative Development.
"Dan kami juga sangat mendukung kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan BNN Aceh di bawah kendali Brigjen Pol Faisal Abdul Naser, lewat program alternative development (baik di bidang pertanian; kopi, jagung, nilam, jahe dan peternakan) dengan menggandeng investor, para ulama, akademisi, tokoh masyarakat dan Pemerintah Aceh untuk bersama-sama mendukung P4GN," ujarnya.
Sementara, Ketua DPRA, Tgk. Muhammad Sulaiman menjelaskan Aceh sedang merancang Qanun Narkoba yang rencananya akan final pada bulan ini.
"Di samping itu, masing-masing Kabupaten dan Kota sudah ada Peraturan Bupati dan Walikota tentang masalah narkoba, dan beberapa gampong (desa) sudah memiliki Reusam (Peraturan Adat) tentang masalah Narkoba," ujarnya.
Begitu pula Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU), lanjutnya, juga telah mengeluarkan Fatwa tentang Haram Narkoba termasuk hasilnya.
Diharapkan semua stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan narkorba baik dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pertanian melalui dinas terkaitnya di Aceh, BUMN, para ulama dan sebagainya semoga dapat diwujudkan.
