Jakarta - Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT menyampaikan proposal investasi pariwisata di Pulau Banyak-Aceh Singkil, kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu terkait dengan rencana investor Uni Emirat Arab (UEA) yang ingin melakukan investasi parwisata di Provinsi Aceh, yakni di Pulau Banyak.
Penyampaian proposal investasi pariwisata itu, saat Gubernur Aceh melakukan pertemuan dengan Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat, 13 November 2020.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Aceh didampingi Staf Khususnya Iskandar, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Jamaluddin.
Nova mengatakan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) UEA Abdulla Salem Al Dhaheri, pada 8 Oktober 2020 lalu di kediamannya.
"Pak Menko sudah menyampaikan kepada Menteri Energi dan Industri UEA, Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei. Kemudian pak Menko akan berkunjung ke sana (Abu Dhabi) dan membawa bahan ini (proposal investasi)," ujar Gubernur Aceh usai pertemuan itu.
Ia mengatakan, dalam hal ini Menko Luhut juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang sudah menyiapkan proposal investasi Pariwisata untuk Kepulauan Banyak tersebut.
"Untuk itu, nanti pak Luhut akan meyakinkan pihak Abu Dhabi supaya l mengirimkan tim melihat langsung Pulau Banyak yang memiliki 63 pulau. Nanti mereka akan melakukan survei lebih detail," katanya.
Pemerintah Aceh sendiri, katanya, dalam penawaran proyek terpadu di Pulau Banyak, termasuk pembangunan pelabuhan udara yang bisa mereka lakukan pemasaran langsung dari Abu Dhabi ke Pulau Banyak.
"Kedua menawarkan hotel resort. Mereka tertarik untuk investasi di Pulau Banyak, karena jarak dari Abu Dhabi ke Aceh hanya 5 jam," katanya.
Dalam kesempatan itu, Menko Luhut juga langsung menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, mengenai sistem kerjasama dengan Abu Dhabi.
Namun, model kerjasama yang diminta Menteri LHK seperti Labuhan Bajo. Modelnya itu mulai 50 tahun, kemudian bisa diperpanjang per 20 tahun, hingga 90 tahun kedepan.
