PRESS RELEASE
Jakarta - Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) akan siap melayani dan merespon masyarakat dan mahasiswa Aceh di Perantauan. Hal itu demi kebaikan bersama masyarakat Aceh.
"Kami siap melayani dan merespon masyarakat Aceh dan mahasiswa Aceh di perantauan jika membutuhkan," kata Kepala BPPA Almuniza Kamal, SSTP, MSi dalam Diskusi Webinar, yang bertemakan "Peran Badan Penghubung Pemerintah Aceh terhadap kualitas pelayanan kegiatan sosial masyarakat dan mahasiswa Aceh di perantauan", Rabu, 12 Januari 2022.
Almuniza Kamal mengatakan, sebagaimana diamanahkan Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah sejak dilantik tiga tahun lalu yaitu menghubungkan antara pemerintah Aceh dengan pusat, masyarakat dengan masyarakat Aceh di perantauan.
"Terus juga menyelamatkan dan merawat aset Aceh yang ada di pulau Jawa, seperti Rumah Singgah di Cipinang, Hotel Kutaraja di Cikini, Mess Aceh, serta asrama mahasiswa Aceh di beberapa lokasi di Pulau Jawa," katanya.
Ia merincikan, untuk Rumah Singgah yang berlokasi di Cipinang, Jakarta Timur, itu diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang kurang mampu saat berobat di Jakarta. Supaya mereka yang membutuhkan akan lebih mudah untuk berobat.
"Jika mereka juga membutuhkan bantuan untuk pengantaran ke rumah sakit, kita juga akan membantu memfasilitasinya," kata Almuniza.
Kemudian tambahnya, kegiatan sosial lainnya yang dilakukan BPPA yaitu memfasilitasi pemulangan jenazah masyarakat Aceh yang kurang mampu di Jabodetabek dan sekitarnya.
"Selama ini dalam hal pemulangan jenazah masyarakat Aceh kurang mampu kita bekerjasama dengan salah satu yayasan. Kita juga bekerjasama dengan paguyuban-paguyuban masyarakat Aceh yang ada di perantauan," katanya.
Selanjutnya kata Almuniza, BPPA juga memfasilitasi penjemputan nelayan Aceh yang terdampar di sejumlah negara saat melaut, sesampai mereka di Ibukota Jakarta. Hal itu dilakukan sebelum para nelayan dipulangkan ke Aceh.
Peran berikutnya yang dilakukan BPPA katanya, selain melayani penjabat Aceh, pimpinan seperti Gubernur Aceh, juga melakukan database masyarakat Aceh di perantauan melalui website Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Guna bisa lebih mengetahui keberadaan masyarakat Aceh di luar Aceh.
"Sehingga dengan adanya data tersebut akan lebih mempermudah kita dalam mendata masyarakat Aceh," katanya.
Ia menyebutkan, bukan hanya database masyarakat Aceh saja yang dilakukan, tim BPPA juga melakukan pendataan kepada bisnis masyarakat Aceh yang ada di perantauan. Hal itu juga demi mendukung bisnis masyarakat Aceh di luar Aceh.
"Dengan demikian jika ada masyarakat Aceh ke luar Aceh akan lebih mudah mengetahui keberadaan lokasi bisnis masyarakat Aceh di sana," sebutnya.
Namun, katanya, saat ini masih sangat minim dalam pendataannya, dikarenakan masih dibutuhkan sosialisasi secara langsung. Apalagi sekarang masih dalam masa pandemi Covid-19.
"Mudah-mudahan Covid-19 ini terus mereda, dan kita akan bisa melanjutkan lagi sosialisasi ini," katanya.
Akademisi, Praktisi Manajemen dan Komunikasi Organisasi Dr Hendra Syahputra MM mengatakan, menyambut baik dengan adanya diskusi ini dan mendukung dengan peran yang dilakukan BPPA.
"Apalagi kegiatan yang dilakukan BPPA bukan hanya di ruang lingkup Jakarta saja, tapi pulau Jawa juga. Maka saya bilang ini sangat lah rumit," kayanya.
Dalam diskusi itu, ia menyampaikan bagaimana strategi dengan ada tiga kondisi, aspek komunikasi seperti apa, menset media. Semua itu berawal dari publik dan stakeholder.
"Badan penghubung juga harus bisa mengemas pesan baik melalui infrastruktur digital, masyarakat digital dengan membagikan kepada publik," ujarnya.
Ketua Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta Wahyu Zia Ulhaq mengatakan, peran BPPA ini sudah membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa Aceh di perantauan.
"kita pun membangun komunikasi dengan baik juga. Baik dalam pendidikan, sosial. Semoga kedepan selalu responsis terhadap keadaan mahasiswa dan masyarakat Aceh di perantauan," kayanya.
Ia juga mengharapankan pemerintah Aceh terus konsisten sampai saat ini, baik dalam pembangunan asrama, sosial lainnya.
