Jakarta - Bunda PAUD Aceh Dyah Erti Idawati menyampaikan penggagasan kembali Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Aceh, kepada Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI. Hal itu biar sesuai dengan program yang tengah digodok oleh Direktorat PAUD itu sendiri
"Akhir-akhir ini kami fokus kepada PAUD HI, dalam beberapa kesempatan sebelumnya kita ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, kita sudah mencoba kembali menggagas tentang PAUD HI ini," kata Dyah saat melakukan pertemuan di Direktorat PAUD Kemendikbud RI, Jakarta, Senin, 30 November 2020.
Dyah yang datang bersama tim Pokja Bunda PAUD Aceh, serta Bunda PAUD Bireuen, disambut oleh Koordinator Peserta Didik Direktorat PAUD Mariana.
Dyah mengatakan, dalam penyelenggaraan PAUD HI di Aceh masih adanya terdapat sejumlah kendala. Sehingga sangat dibutuhkan partisipasi dari pusat.
"Kesulitan kami di provinsi itu yang pertama, tentunya kita tahu, PAUD ini saat ini adalah wilayahnya berada di kota dan kabupaten," katanya.
Hal itu, tambah Dyah, jika ada informasi yang disampaikan oleh pusat langsung dilakukan ke Kabupaten/kota. Sehingga menyebabkan Bunda PAUD di Provinsi tidak bisa mengendalikannya.
"Nah, kesulitan kita di situ. Karena yang pertama di faktor kelembagaan, faktor tupoksi yang sekarang ini adalah perubahan," katanya.
Namun, walaupun Aceh berbeda dengan provinsi lain, Bunda PAUD Aceh sudah memiliki Pokjanya sendiri. Kemudian diayomi pendanaan sebagian kecil, untuk melakukan pembinaan, monitoring, sinergitas di kabupaten/kota.
"Ya harapan tentunya, tadi kalau dari pusat langsung ke kabupaten) kota, tentunya ada lubang di tengah, di situ bisa mengkoordinasikanya," kata Dyah.
Walaupun, sempat mengalami kefakuman untuk penyelenggaraanya akibat wabah pandemi Covid-19, tapi tetap melakukan koordinasi dengan tim. Supaya saat pandemi selesai, sudah memiliki dasar yang kuat.
"Kita bulan Oktober-November, juga sudah mulai melakukan pembinaan. Minimal kita sudah melakukan rapat koordinasi di dua tempat, tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita batasi peserta, per pertemuan itu," ujarnya.
