• Gubernur Nova Siap Terima Peluang Investasi Perusahaan asal Abu Dhabi
  • Pemerintah Aceh Sambut Nelayan Asal Sabang yang Kecelakaan Pelayaran di Thailand
  • Setelah Tertunda, Jenazah Mahasiswi Asal Nagan Raya Sampai Di Jakarta
  • BPPA Pulangkan Jenazah Pemuda asal Lhokseumawe yang Meninggal di Jakarta
  • Meninggal di Kairo, BPPA Pulangkan Mahasiswi Aceh Asal Nagan Raya

Gubernur Nova Ikut Rakernas APPSI

Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat menghadiri pembukaan Rakernas APPSI di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Senin, 9 Mei 2022 malam. (Foto: Humas BPPA)

PRESS RILIS

 

 

BALI -- Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Bali bersama dengan seluruh Gubernur seluruh Indonesia serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kegiatan tahunan ini dilaksanakan untuk menetapkan program kerja selama 1 tahun. Acara ini merupakan forum yang memegang kewenangan tertinggi setelah Musyawarah Nasional dalam pengambilan keputusan dan penetapan Program Kerja APPSI.

Rakernas APPSI tahun 2022 dengan tema "Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan pembangunan" itu, digelar di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Senin - Rabu, 9-11 Mei 2022.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengharapkan Rakernas ini bisa menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.

"Hal itu demi mewujudkan pembangunan Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan dan kesinambungan," kata Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas, Senin, 9 Mei 2022 malam.

Wapres menjelaskan, pembangunan berkelanjutan intinya adalah tentang bagaimana mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi masa depan.

"Sehingga orientasi pembangunan masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non ekstraktif, ramah lingkungan dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara," sebutnya.

Ia menambahkan, sebagai amanat konstitusi, pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing daerah.

"Pemerintah daerah juga harus mampu mengambil kebijakan lebih dekat dengan aspirasi rakyat. Pemerintah efektif tidak sekedar melakukan intervensi tetapi membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan," ujarnya.

Ketua Umum APPSI Anies Rasyid Baswedan Ph.D mengatakan, awalnya rakernas ini direncanakan digelar pada awal tahun 2022. Namun karena lonjakan kasus pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2021 hingga awal 2022, sehingga kegiatan tersebut diundurkan.

"Perlu kita laporkan kepada bapak Presiden bahwa rakernas ini akan membahas beberapa materi untuk kepentingan internal dan eksternal APPSI," kata Gubernur DKI Jakarta itu.

Dirincikannya, pertama menetapkan program APPSI untuk tahun ini. Kedua menghasilkan rekomendasi APPSI untuk disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan.

"Dalam rentang waktu dua tahun ini mengalami perubahan yang cukup serius di daerah. Dan di daerah kita mendapatkan tantang-tantangan baru akibat perubahan itu, Karena itu kami berharap nantinya hal-hal yang dibahas disampaikan sebagai rekomendasi untuk pemerintah pusat membahas dan bisa mengadopsinya," sebutnya.

Dalam hal ini, pihaknya berterima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden terhadap responsif yang disampaikan oleh para gubernur melalui berbagai forum ketika ada presiden dan wakil presiden.

"Kami berharap nantinya rekomendasi yang dihasilkan membahas bersama jalannya roda pemerintahan yang baik, sinkronisasi antara maksud tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik. Sehingga pada akhirnya mendorong kemajuan, rasa keadilan bagi komponen masyarakat, baik yang berada di pusat maupun daerah," kata Anies.

Maka, pihaknya menyadari menyejahterakan rakyat bisa diselesaikan dengan cepat bila jajaran dari pusat hingga daerah berkomitmen penuh dan sinkron dalam menjalankan kebijakan.