Penampilan Anjungan Pemerintah Aceh di Taman Mini "Indonesia Indah" (TMII) dinilai sudah bagus oleh Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum, Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kemensetneg RI.
Penilaian tersebut disampaikan Dadan Wildan saat memimpin sejumlah Staf Ahli Kemensetneg mengadakan kunjungan mendadak ke Anjungan Pemerintah Aceh TMII, Kamis (2/2) siang, bersama Direktur Eksekutif TMII, Emilia Eny Utari, SH, MM.
"Benda-benda yang dipamerkan yang masih perlu ditata ulang sesuai dengan tema. Misalnya tema adat perkawinan, ada pelaminan, baju pengantin dan perlengkapannya," kata Dadan Wildan seraya memberi contoh.
Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Sari Harjanti, S.IP, M.Si menambahkan contoh tema-tema lainnya seperti: alat-alat perlengkapan pertanian, alat untuk menangkap ikan, hingga sejarah perang Aceh.
"Bisa juga perlengkapan untuk memasak dan bahan-bahan rempah yang digunakan," imbuh Sari Harjanti.
Selain itu Sari Harjanti juga memberi saran agar ada perbaikan untuk meja-meja dan lemari-lemari etalase, agar lebih menarik.
Turut memberi masukan, Direktur Eksekutif TMII Emilia Eny Utari meminta kostum petugas pemandu agar diperhatikan.
"Untuk petugas pemandu sebaiknya memakai pakaian yang bercirikan adat Aceh," tegas Emilia Eny Untari.
Kasubbid Promosi dan Pameran Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPH) selaku Pelaksana Harian Kepala Anjungan Pemerintah Aceh, Drs. Teuku Syafrizal, M.Si yang menerima kunjungan tersebut merespon positif masukan tersebut.
"Kami sangat berterima kasih atas masukannya. Kami akan sesegera mungkin mengatur ulang tata letak benda-benda yang dipamerkan dengan memperhatikan tema-tema yang disarankan," ujar Teuku Syafrizal.
Penataan ulang benda-benda ruang pameran menurut Teuku Syafruzal memerlukan perencanaan dan penganggaran. Karena itu pihaknya berharap dukungan dari para staf ahli Kemensetneg, agar bisa lebih lancar dalam mengusulkan perencanaan dan penganggaran.
"Kami mohon dukungannya, kalau ada masukan dari Pusat tentang bagaimana pengelolaan Anjungan Daerah, mestinya perencanaan dan penganggaran yang kami susun bisa lebih diperhatikan," harap Teuku Syafrizal.
Kunjungan para staf ahli Kemensetneg bersama Direktur Eksekutif TMII dilakukan usai rapat pembahasan pengelolaan TMII antara manajemen TMII dengan para staf ahli Kemensetneg.
Pengelolaan TMII sejak setahun lalu dilakukan oleh BUMN PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC PRB) setelah sebelumnya dikelola Yayasan Harapan Kita.
Status tanah TMII sendiri merupakan milik Setneg. Para Sekda Provinsi membuat surat perjanjian pemanfaatan tanah yang berlaku selama lima tahun untuk digunakan sebagai anjungan daerah masing-masing provinsi di TMII.
Dalam perjanjian yang ditandatangani pada bulan Juli 2018, disebutkan agar enam bulan sebelum masa kontrak habis, Sekda Provinsi mengajukan permohonan peminjaman kembali.*