Plt Gubernur Aceh Sebut Pengelolaan Aset Daerah Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat mengikuti Sosialisasi Layanan Terpadu Kekayaan Negara (Lantera KN) secara daring, Kamis, 22 Oktober 2020. (Foto: Humas BPPA)

JAKARATA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mengharapkan pengelolaan dan pemanfaatan seluruh aset daerah menjadi perhatian semua pihak demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pada akhirnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah," kata Plt Gubernur, saat membuka acara Sosialisasi Layanan Terpadu Kekayaan Negara (Lantera KN), Kamis, 22 Oktober 2020.

Dalam acara yang diselenggarakan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh secara virtual ini, diikuti seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/kota di Aceh, serta SKPA dan SKPD.

Nova mengatakan, pengelolaan aset daerah juga merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Kemudian dengan mengedepankan pemerintahan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan.

Namun tambah Nova, Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai aspek penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan.

Lalu, aspek penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian, serta aspek tuntutan ganti rugi, agar aset itu mampu memberi kontribusi bagi daerah.

Ia mengatakan, pengelolaan aset yang sistemnya telah diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, menegaskan perlunya strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi menurut tata hukum yang berlaku.

"Untuk mendukung sistem ini, kita perlu belajar dari pengalaman DJKN dalam pegelolaan aset negara. Dalam hal ini, DJKN telah mengembangkan sistem (Lantera KN) untuk membangun sinergi dan kerjasama di kalangan pemangku kepentingan," kayanya.

Plt Gubernur berharap, dengan digelarnya sosialisasi Layanan Terpadu Kekayaan Negara (Lantera KN), para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan aset di Provinsi Aceh supaya bisa memanfaatkannya dengan baik.

"Saya berharap kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Para sekda dan pejabat terkait harus bisa menggali informasi yang lengkap tentang kebijakan Lantera KN ini," ujarnya.