JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis Aceh yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat, mulai dari keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), pembentukan Dana Abadi Aceh, hingga pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi H. T. Irsyadi, Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Kelembagaan. Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Usai pertemuan, Mualem menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menerima permohonan yang diajukan Pemerintah Aceh.
"Intinya Bapak Presiden Prabowo sudah menerima permintaan itu," ujar Mualem.
Sejumlah isu strategis yang disampaikan kepada Presiden mencakup keberlanjutan Dana Otsus Aceh dan permintaan pembentukan Dana Abadi Aceh sebagai instrumen keuangan jangka panjang untuk mendukung pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, Pemerintah Aceh turut meminta penyelesaian persoalan Bendera Aceh dan kepastian status tanah wakaf Blang Padang.
Di bidang penguatan ekonomi daerah, Mualem menyampaikan permintaan agar pengelolaan PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA), selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dikembalikan kepada Pemerintah Aceh.
Permintaan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dalam mengarahkan pengembangan kawasan, mengoptimalkan potensi investasi dan industri, serta memastikan keberadaan KEK Arun memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.
Agenda lainnya menyangkut tindak lanjut surat Presiden tahun 2017 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk diserahkan kepada PATNA. Pemerintah Aceh juga meminta agar surat Menteri terkait Blok Rantau segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai substansi keputusan.
Persoalan agraria dan pertanahan juga menjadi salah satu hal yang disampaikan kepada Presiden. Termasuk di dalamnya aspirasi mengenai penyesuaian status dan fungsi kawasan hutan pada wilayah tertentu agar dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan serta membuka ruang penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Dalam sektor energi, Mualem turut menyampaikan permohonan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan storage terminal atau terminal penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) di Aceh. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi BBM, meningkatkan keandalan pasokan energi, serta mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi di Aceh.
Atas perhatian dan penerimaan Presiden terhadap berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Aceh atas nama masyarakat Aceh menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.
Mualem berharap perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan Aceh dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi kementerian dan lembaga terkait, sehingga menghasilkan langkah konkret dan kepastian penyelesaian.
Pemerintah Aceh berharap komunikasi langsung dengan Presiden ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membuka jalan bagi percepatan pembangunan, penguatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
