YOGYAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah menghadiri acara Grand launching dan Talkshow Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Daerah di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.
Reformasi birokrasi merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui reformasi birokrasi tematik, instalasi pemerintah dapat lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan, launching ini bukan hanya gelegar acara, tapi yang terpenting bagaimana program ini bisa dieksekusi.
"Oleh karena itu ketika kami diminta oleh bapak Presiden Jokowi mengganti almarhum pak Cahyo Kumolo, pesan beliau sederhana saja. Yakni pertama kerja harus fokus, kedua pekerjaan ini harus berdampak, birokrasi jangan ruwet, birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lancar dan cepat, pesannya pendek tapi dalam buat saya," katanya.
Ia menyebutkan reformasi birokrasi tematik ini juga harus fokus dengan pengentasan kemiskinan di setiap daerah di Indonesia.
Anas yakin dengan adanya program ini semua pihak nantinya akan melahirkan berbagai inovasi dalam rangka menangani kemiskinan tersebut.
"Olehnya, itu data BPS jadi penting. Kita juga berharap agar para Sekda Provinsi, Bupati dan Walikota untuk fokus melakukan penanganan yang berkelanjutan. Misalnya memberkan prioritas kepada lima kecamatan kemiskinan paling tinggi, ini yang harus tangani," sebutnya.
Azwar Anas juga berharap, kedepan seluruh pihak dapat membangun inisiasi inovasi untuk kemudian ditumbuhkan di daerah-daerah. Terutama kepada 11 daerah yang telah sepakat untuk melakukan kerjasama.
"Mudah-mudahan ini menjadi dampak baik pada masa akan datang sebagaimana arahan Presiden. Oleh karena itu temannya pada hari ini bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak," ujarnya.
Sementara, Sekda Aceh, Bustami Hamzah mengatakan, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai strategi untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Aceh, yakni dengan strategi khusus dan strategi utama.
"Adapun strategi khusus yang akan dilakukan dalam kerangka monitoring dan evaluasi yakni meliputi Tepat Fokus, Tepat Lokus, Tepat Modus, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu," ujarnya.
Untuk enam strategi utama, tambah Sekda, pihaknya akan mencoba Mengurangi Beban Penduduk Miskin, Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin, Menguatkan Kapasitas Penduduk Miskin, Menekan Biaya Transaksi Ekonomi, Menjaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, dan Menanggulangi Bencana. Seluruh strategi ini diharapkan dapat membantu percepatan penurunan kemiskinan di Aceh.
"Langkah lainnya yang juga telah kita lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota, penyusunan RPKD dengan P2KE, persiapan Pelaksanaan Regsosek, dan pembahasan Konvergensi Program penghapusan kemiskinan," jelas Bustami.
Hal tersebut terus akan dipantau dan dievaluasi hingga target pemerintah Aceh pada tahun 2023 angka kemiskinan turun menjadi 1,90 persen dari angka 2.95 persen pada tahun 2022. Target tersebut juga diharapkan terus mengalami penurunan hingga 0.10 persen pada tahun 2024.
Keterangan Foto: Sekda Aceh, Bustami Hamzah saat melakukan penandatanganan komitmen bersama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada Pemeritah Daerah di Balai Senat UGM, Jumat, 21 Oktober 2022. (Foto: Humas BPPA)