Pemerintah Aceh Susun Perangkat Pemerintah Baru

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada 19 Juni 2016, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh pada 22 November 2016. Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang pada 22 Desember 2016 bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1438 H.

Dalam Qanun Noor 13 Tahun 2016 tersebut, Susunan Perangkat Aceh mengalami beberapa perubahan. Dalam struktur baru perangkat dikelompokkan ke dalam  3 fungsi, yaitu: penunjang urusan pemerintahan, urusan pemerintahan serta urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan.

Perangkat Aceh Penunjang Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut: (a) Setda Aceh merupakan Setda Tipe A; (b) Sekretariat DPRA merupakan Sekretariat DPRA Tipe A; (c) Inspektorat Aceh merupakan Inspektorat Aceh Tipe A; (d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Tipe A; (e) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tipe A; (f) Badan Kepegawaian Aceh merupakan Badan Kepegawaian Aceh Tipe A; (g) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh merupakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Tipe A; (h) Badan Penanggulangan Bencana Aceh; dan (i) Badan Penghubung Pemerintah Aceh dengan Jabatan Administrator.

Perangkat Aceh urusan Pemerintahan meliputi: (a) Dinas Pendidikan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan; (b) Dinas Kesehatan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; (c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang sarana dan prasarana jalan dan jembatan; (d) Dinas Pengairan Aceh Tipe A menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang pengairan dan irigrasi; (e) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (f) Dinas Sosial Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial; (g) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; (h) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (i) Dinas Pangan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan; (j) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (k) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan, registrasi dan pencatatan sipil; (l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong; (m) Dinas Perhubungan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; (n)Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan Urusan Pemerintahan bidang persandian; (o) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; (p) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (q) Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; (r) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata; (s) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan; (t) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; (u) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan sub bidang perkebunan; (v) Dinas Peternakan Aceh Tipe A menyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan; (w) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan (x) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

 

Perangkat Aceh urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan, meliputi: (a) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe Aceh; (b) Dinas Syari’at Islam Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam; (c) Dinas Pendidikan Dayah Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dayah; (d) Dinas Pertanahan Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pelayanan pertanahan di Aceh; (e) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Permusyawatan Ulama Aceh dalam bidang peran Ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; (f) Sekretariat Majelis Adat Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan syari’at Islam; (g) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam; (h) Sekretariat Baitul Mal Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Baitul Mal Aceh dalam bidang pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama; (i) Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Badan Reintegrasi Aceh dalam bidang reintegrasi dan usaha penguatan perdamaian Aceh; dan (j) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial